Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum untuk lebih cermat dalam memeriksa keaslian dokumen kepegawaian. Imbauan ini secara khusus ditujukan pada Surat Keputusan (SK) yang beredar belakangan ini.
Peringatan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya risiko peredaran dokumen palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hal tersebut dinilai sangat berpotensi merugikan banyak pihak serta mencoreng tata kelola birokrasi kepegawaian.
Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan pentingnya proses validasi berlapis. Menurutnya, oknum yang tidak bertanggung jawab kini semakin mahir meniru tampilan fisik sebuah dokumen resmi.
Oleh karena itu, BKN menyediakan berbagai instrumen digital untuk memudahkan proses pengecekan dokumen. Langkah preventif ini diharapkan dapat menutup rapat celah penipuan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan administrasi negara.
Waspada Pemalsuan Dokumen
Maraknya temuan atau aduan terkait potensi peredaran SK palsu menjadi alasan utama di balik peringatan masif ini. Secara kasatmata, dokumen palsu sering kali mencantumkan logo, tata letak, dan format yang sangat mirip dengan dokumen asli produk BKN.
Pihak BKN menegaskan bahwa tampilan luar yang meyakinkan atau sekadar susunan nomor surat yang tampak formal tidak bisa lagi dijadikan landasan tunggal untuk menentukan keabsahan sebuah produk kepegawaian.
6 Langkah Validasi SK Kepegawaian
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, BKN membagikan panduan praktis yang terdiri dari enam langkah utama guna memastikan keaslian SK:
-
Periksa Identitas Penerbit SK: Cermati nama instansi yang menerbitkan dokumen beserta identitas pejabat yang menandatanganinya. Pastikan instansi penerbit tersebut memang memiliki kewenangan secara hukum untuk mengeluarkan keputusan terkait.
-
Pindai QR Code: Keabsahan dokumen resmi BKN modern kini dapat dicek dengan mudah menggunakan kamera ponsel pintar. Pindai QR code yang tertera pada dokumen dan pastikan bahwa tautan hasil pindaian mengarah langsung ke portal resmi milik BKN.
-
Cermati Nomor dan Informasi SK: Teliti rincian nomor surat keputusan, tanggal penerbitan, nama, serta identitas krusial yang tercantum di dalam teks.
-
Cek Kategori Produk Melalui SIASN: ASN dan masyarakat sangat dianjurkan memanfaatkan portal Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Melalui portal resmi ini, pengguna bisa memastikan apakah dokumen yang dipegang benar-benar termasuk kategori produk BKN.
-
Pastikan Kewenangan Penerbit: Perlu dipahami bahwa tidak semua dokumen kepegawaian diterbitkan langsung oleh BKN pusat. Sebagian dokumen merupakan ranah dan kewenangan instansi pengelola kepegawaian lain, sehingga pengecekan silang menjadi sangat penting.
-
Lakukan Konfirmasi Lanjutan: Jika menemukan hal yang janggal atau meragukan, hindari menyebarluaskan dokumen tersebut. Segera lakukan verifikasi dan konfirmasi melalui unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau langsung hubungi kanal resmi BKN.
Memanfaatkan Portal Valid SIASN
Sebagai wujud perlindungan digital, BKN telah mengoptimalkan layanan portal khusus yaitu Valid SIASN (valid-siasn.bkn.go.id).
Masyarakat hanya perlu memindai kode atau memasukkan QR-ID yang tertera pada dokumen ke dalam situs web tersebut. Setelah melewati proses verifikasi keamanan (captcha), layar akan menampilkan secara detail hasil validasi tanda tangan digital yang menyertai dokumen.
Apabila data pada layar verifikasi berbeda dengan dokumen fisik yang diterima, atau QR code mengarah ke situs web yang tidak dikenal, besar kemungkinan SK tersebut adalah produk rekayasa atau palsu.
